Desain Ambulance Dinkes Depok

desain by: elung idea

Promkes PKM RJB

Iklan Kesehatan Gizi Anak

Jakarta, 17 Desember 2013

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D., menyampaikan pandangannya terkait pro-kontra sertifikasi halal bagi produk farmasi, melalui surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik Kemenkes (16/12).

Menurutnya, terdapat dua alternatif kebijakan pemerintah terkait obat yang menggunakan bahan baku bersumber binatang atau dalam proses produksinya pernah bersinggungan dengan bahan bersumber babi, yakni sebagai berikut:

 
1) Apabila masih terdapat alternatif lain, misalnya tersedia bahan bersumber sapi, maka terhadap produk obat tersebut tidak dapat diberikan izin edar. Contoh produk sudah ada     alternatif sapi, yaitu:

a.heparin berat molekul tinggi, yang disetujui hanya yang dari human dan sapi;

b.Insulin yang disetujui hanya yang non-babi. Sebagai informasi, dahulu pernah beredar insulin berasal dari babi sebelum ditemukan insulin non-babi;

c.Cangkang kapsul harus dari gelatin sapi atau non-babi.

2) Apabila tidak ada alternatif lain, maka akan dikaji manfaatnya secara medis dan diberikan transparansi informasi pada label produk. Contoh: heparin dengan berat molekul rendah berasal dari babi dan belum ada yang dari sapi, persetujuan harus mengikuti ketentuan transparansi informasi pada label. Peraturan terkait dengan informasi asal bahan obat terdapat pada Peraturan Kepala Badan POM No. Hk.03.1.23.06.10.5166 tahun 2010.

Lebih lanjut, Maura Linda menerangkan bahwa penemuan dan pengembangan obat baru, dilakukan melalui penelitian yang lama antara 10 sampai 20 tahun, dan umumnya dilakukan di luar negeri. Dalam pengembangan obat harus dilakukan studi pre-klinik, studi klinik, formulasi dan teknologi untuk membuktikan serta memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat tersebut. Penemuan obat yang berasal dari binatang akan berisiko dengan sesuatu yang tidak halal, misalnya kandungan aktifnya berasal dari babi atau pada proses pembuatannya pernah bersinggungan (misalnya sebagai katalisator) dengan bahan bersumber babi. Dalam hal ini prinsip penerimaan obat tersebut di Indonesia adalah kedaruratan, apabila tidak ada alternatif lain. Selanjutnya, apabila di kemudian hari dengan adanya perkembangan riset dan teknologi, ditemukan alternatif non babi untuk zat yang sama, produk tersebut segera diganti dengan alternatif non babi, contohnya adalah produk insulin.

Masyarakat tidak perlu khawatir, kebijakan pemerintah terkait obat yang menggunakan bahan baku bersumber binatang atau dalam proses produksinya pernah bersinggungan dengan bahan bersumber babi hanya apabila tidak ada alternatif lain. Prinsip penerimaan obat tersebut di Indonesia adalah kedaruratan, karena tidak ada alternatif lain. Untuk itu, dikaji manfaatnya secara medis serta diberikan transparansi informasi pada label produk., tandasnya.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar. Untuk memiliki izin edar, sesuai dengan Permenkes Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008, obat didaftarkan terlebih dahulu atau disertifikasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, dan kebenaran informasi yang tercantum pada label penandaan produk obat.

Pemerintah menyadari bahwa sosialisasi penggunaan obat dan pelayanan informasi obat antara tenaga kesehatan dan konsumen perlu dan akan terus ditingkatkan di masa depan, katanya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id

Cara Mengurus Jamkesda

Sumber : Jamkesda Kota Depok

INFORMASI DIN-KES KOTA DEPOK

INFORMASI DIN-KES KOTA DEPOK

Semangat Pelayanan Prima RSUD Kota Depok

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok merupakan satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah yang berada di Kota Depok.

RSUD Kota Depok mulai dibangun pada tahun 2004 di atas lahan seluas 29.378 m2 dengan lokasi di Jl. Raya Muchtar No. 99 Sawangan Depok. Mulai beroperasi sebagai rumah sakit kelas C pada tanggal 17 April 2008 dan diresmikan oleh Walikota Depok, .

Nur Mahmudi Isma’il, dan hari tersebut

ditetapkan sebagai ulang tahun RSUD Kota Depok. Rumah sakit yang berkapasitas 67 Tempat Tidut (TT) di Unit Rawat Inap, 12 Klinik di Unit Rawat Jalan, UGD, 1 Unit Kamar Bersalin serta 1 Unit Kamar Operasi mempunyai visi yaitu Meningkatkan Kesehatan Seluruh Lapisan Masyarakat Kota Depok Melalui RSUD Kelas B Pendidikan Sebagai Jejaring Pusat Stroke.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, menurut Bety Setyorini, Kasubag Umum Perencanaan/Humas RSUD Kota Depok, motto RSUD adalah memberikan pelayanan yang CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Aman), sedangkan melayani pasien dengan 5 S ( Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Sabar). “ Untuk lebih mengingatkan, setiap karyawan dan dokter menggunakan pin bertuliskan motto dan janji layanan RSUD” ujar Bety.

Dikatakannya, dalam menampung keluhan para pasien atau pengunjung rumah sakit,  pihak RSUD Kota Depok menggunakan berbagai macam metode, antara lain : kotak saran, kartu layanan, survai angket dan information call. Kotak saran dibuka setiap hari, sehingga pihak rumah sakit langsung tahu keluhan para pasien. Kartu layanan berwarna merah sebagai tanda tidak puas, kuning tanda kurang puas, dan hijau bertanda puas. Kartu tersebut dapat diserahkan setiap waktu pada manajemen rumah sakit. Sedangkan, survai angket dilakukan pihak rumah sakit 3 (tiga) bulan sekali dengan memberikan pertanyaan kepada pasien melibatkan 14 unsur penilaian. Dan yang terakhir, informatin call adalah penanganan secara langsung terhadap keluhan dan kritikan pasien.

Terakhir Bety berharap bahwa penghargaan yang sudah didapat RSUD tidak hanya sebagai pajangan saja, melainkan harus melekat di semua hati para petugas dan jajaran manajemen, hingga dapat terwujud sebuah rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat Kota Depok.

  

RSUD Depok Layani Pasien Jamkesmas dan Kelainan Mental

Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Rabu, 13 Februari 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Depok (RSUD)  ramai dipenuhi warga Depok. Mereka datang untuk berobat, dengan berbagai macam keluhan penyakit. ” Tidak hanya hari ini, setiap hari juga seperti ini penuh sampai tidak kebagian tempat duduk di ruang tunggu,” keluh seorang warga bernama Eni.

Pihak RSUD yang sedang melakukan pembangunan gedung baru agar warga Depok dapat tertampung dan tidak mengantri sekian lama untuk dapat berobat. “Saya datang dari jam 10.30 sampe jam 11.30 dokter masih belum datang, padahal jam praktek jam 11.00,” ujar Pak Hasan pasien penderita paru-paru.

“Kami memiliki 12 orang dokter umum dan 19 orang dokter spesialis dan 1 unit mobil ambulans serta 1 unit mobil jenazah yang bisa dipakai untuk melayani masyarakat”, ujar Direktur dari RSUD. Banyaknya pasien dikarenakan adanya jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) sehingga biaya berobat diberikan secara gratis untuk masyarakat miskin.

Selain itu pihak RSUD telah menerima pasien dengan kelainan mental (sakit jiwa), dengan menyediakan psikiater akan tetapi yang menjadi kendalanya belum adanya ruang inap.

Pasien SKTM Dimudahkan Dapat Layanan RSUD

RSUD Kota Depok memberikan pelayanan kesehatan ke semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan status pasien, baik itu pasien umum, pasien SKTM/Jamkesmas /Jamkesda. Dalam penangangan pasien yang menggunakan SKTM atau sejenisnya, pihak RSUD tidak pernah mempersulit ataupun pelayanannya menjadi berkurang. Demikian kata drg. Asloe’ah Madjri, MKKK Kabid Pelayanan Medis RSUD Kota Depok.

“Banyak yang terjadi di rumah sakit, ada pasien yang mengaku tidak mampu, tapi tidak melengkapi persyaratan seperti yang ditentukan. Jadi tidak hanya secara lisan, melainkan ditunjukkan dengan pembuktian secara administrasi yang  lengkap. Bila  persyaratan tidak lengkap, maka pasien tetap diperhitungkan sebagiamana pasien umum” ungkap ibu yang akrab dipanggil dr Lulu ini di kantornya, Selasa (31/8)

Menurutnya, masyarakat harus paham dan mengerti terhadap persoalan pasien tidak mampu bila ingin dirawat di RSUD Depok agar tidak terjadi distorsi informasi dan ujung-ujungnya menyudutkan pihak rumah sakit. “Secara prinsip, pihak RSUD akan melayani dengan baik semua pasien yang ingin dirawat disini tanpa melihat sosial ekonomi dan status. Tidak ada perbedaan. Dengan catatan bila masih ada kamar yang kosong ataupun layanan spesialis yang tersedia di rumah sakit” ujarnya.

Lebih Lanjut  dr.Lulu menjelaskan, persyaratan pelayanan SKTM di RSUD meliputi : 1. Fotocopi KTP, KK yang masih berlaku ; 2. Rujukan dari Puskesmas setempat (Diagnosis harus jelas dan berlaku 1 bulan) ; 3. Hasil verifikasi dari Puskesmas setempat ; 4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW, kelurahan dan diketahui oleh camat setempat ; 5. Berkas persyaratan harus disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota Depok (berlaku 1 bulan) ; 6. Batas waktu persyaratan masuk, rawat jalan : 1 x 24 jam hari kerja, sedangkan rawat inap : 2 x 24 jam hari kerja.

Berita Pers Kemenkes RI

Berita Pers Kemenkes RI

Jakarta, 3 Desember 2013

Pekan Kondom Nasional Bukan Kegiatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini diprakarsai dan dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu DKT Indonesia yang merupakan salah satu distributor kondom di Indonesia, dengan sepengetahuan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).

Pada hari Senin, 2 Desember 2013, Kemenkes RI telah mengadakan pertemuan dengan KPAN dan perusahaan distributor kondom tersebut. Dari pertemuan tersebut, diperoleh penjelasan bahwa acara Pekan Kondom Nasional merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan DKT Indonesia sejak 2007 dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia. Rangkaian kegiatan acara Pekan Kondom Nasional 2013, diantaranya: 1) Lomba Penulisan Jurnalistik dengan tema HIV-AIDS; 2) Lomba foto media sosial instagram untuk umum; 3) Konser musik Goyang Sutra pada 30 November 2013 di Jakarta Timur; 4) Kampanye Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berupa leaflet dan media KIE lainnya di 12 kota, pada Sabtu dan Minggu, 31 November s.d 1 Desember 2013, kondom hanya diberikan pada kelompok lelaki berisiko tinggi (LBT) seperti di pelabuhan, terminal dan lokalisasi; 5) Pemasangan pledge board selama 1 hari di Cilandak Town Square pada 1 Desember 2013; dan 6) Bus yang bertuliskan Pekan Kondom Nasional dan dilengkapi sarana KIE untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, berjumlah 1 buah dan hanya ada di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kemenkes RI telah meminta DKT Indonesia untuk menghentikan kegiatan kampanye dengan menggunakan bus bertulisan Pekan Kondom Nasional, serta meminta perusahaan distributor tersebut untuk menyampaikan penjelasan secara resmi kepada Kemenkes terkait kegiatan Pekan Kondom Nasional.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id

Info Kementrian Kesehatan RI

KLARIFIKASI MENKES TERKAIT ISU VAKSIN YANG MENGANDUNG BABI

Jakarta, 6 Desember 2013

Di tengah keresahan masyarakat mengenai isu vaksin yang mengandung babi, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH menyatakan bahwa tripsin babi (enzim babi) tidak terkadung dalam produk akhir vaksin, melainkan hanya sebagai katalisator untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi.

Terkait isu halal dan haram, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) Kemenkes telah berkonsultasi dengan Kementerian Agama. Menkes telah meminta agar memperhatikan kepentingan masyarakat. Kalau memang ada alternatif, pengguna vaksin dapat memilih yang sama sekali tidak menggunakan bahan yang dianggap haram dalam prosesnya.

Menurut pendapat para ahli kami, tripsin hanya ada dalam proses pembuatannya dan sudah tidak sama bentuknya dengan waktu awal penggunaan. Jadi tentu kami merujuk kepada pendapat para ahli. Adapun yang dapat memberikan tanggapan dari aspek agama tentu para ahli agama, kata Menkes saat ditanya wartawan usai melantik Kepala Badan POM, di Jakarta (6/12).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail kontak@depkes.go.id